Rumah Advokasi resmi hadir sebagai platform advokasi digital untuk mengelola pengaduan, konsultasi hukum, aspirasi masyarakat, serta koordinasi tindak lanjut secara cepat, transparan, dan terintegrasi.
Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai, Nurul Amalia, mengecam keras dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang sangat keji, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
Ketua DPP PKS Bidang Advokasi, Nurul Amalia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penyiraman cairan kimia berbahaya terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang terjadi pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai, Nurul Amalia, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan skema pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dalam dua siklus di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima audiensi puluhan korban investasi PT. Dana Syariah Indonesia di Aula Kantor DPTP PKS, Kamis, (23/10/2025). Ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen PKS dalam mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak kasus investasi bermasalah tersebut.
Bidang Advokasi Partai menjadi salah satu bidang baru pada kepengurusan DPP PKS periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.
Bidang Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi membuka Layanan Bantuan Hukum bagi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum akibat menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi. Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai, Nurul Amalia, menilai syarat remisi saat ini terlalu longgar jika dibandingkan dengan dampak kerusakan besar yang ditimbulkan korupsi terhadap masyarakat dan negara.
Ketua DPP PKS Bidang Advokasi, Nurul Amalia, menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar mengandung degradasi terhadap semangat agraria yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Advokasi Nurul Amalia, mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah mandek selama 15 tahun di DPR. Dengan masuknya RUU Masyarakat Adat dalam agenda Prolegnas 2025 memberikan harapan untuk segera disahkan.
Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai Nurul Amalia meminta pemerintah segera menindaklanjuti laporan dari Perhimpunan Jiwa Sehat yang mengatakan ada 13.500 korban pelanggaran HAM di panti psikososial yang berupa kekerasan fisik, pengurungan, hingga pemasungan.
Ketua Bidang Advokasi Partai DPP PKS Nurul Amalia menyoroti laporan tahunan Komnas HAM yang mencatat 505 pengaduan tentang konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi, terutama yang melibatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang tahun 2024 lalu.
Ketua Bidang Advokasi Partai DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurul Amalia menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa perkosaan yang menimpa seorang mahasiswi berusia 19 tahun di kabupaten Karawang pada bulan April lalu sungguh sangat memprihatinkan,
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf secara resmi mengumumkan struktur lengkap Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS untuk masa bakti 2025–2030 dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, pada Senin (23/6/2025).
Menurut Nurul dalam masalah keluarga yang dialami PMI ini biasanya proporsi terbesar yang dibahas lebih banyak dari aspek ekonominya saja.
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang gelar diskusi seputar isu Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (P-KS) di Markas Dakwah Tigaraksa, Ahad (13/10/2019) kemarin.
Mega Korupsi KTP Elektronik (KTP-El) yang merugikan keuangan negara sebesar 2,3 Triliun, telah membuat PKS Muda geram. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PKS Muda Bidang Hukum, Muhammad Izzudin Abdul Aziz pada diskusi rutin yang digelar oleh #PKS Muda di Kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).